JAKARTA, Fraksigerindra.id — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntap) sebagai langkah strategis dalam proses pemulihan pascabencana. Percepatan tersebut dinilai penting agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.
Hal itu disampaikan Andi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama sejumlah kementerian dan mitra di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025). Ia menegaskan bahwa percepatan penyediaan huntap membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus optimalisasi aset negara guna menjamin ketersediaan lahan yang siap bangun.
“Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui pembangunan rumah-rumah tetap,” ujar Andi.
Selain pembangunan hunian tetap, Andi menjelaskan bahwa untuk rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan yang telah tersedia. Skema tersebut antara lain program Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial, termasuk bantuan sosial dengan nilai hingga puluhan juta rupiah.
Dalam kesempatan yang sama, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pembangunan rumah pascabencana melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lokasi terdampak. Salah satunya adalah kayu gelondongan yang terbawa arus banjir agar tidak menjadi limbah dan dapat digunakan sebagai material pembangunan rumah.
“Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu-kayu gelondongan tersebut agar dapat difungsikan untuk pembangunan rumah sehingga mampu menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun CSR,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi menekankan pentingnya peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, hal ini krusial mengingat musim penghujan baru memasuki tahap awal dan potensi bencana susulan masih cukup tinggi.
“Kami terus meminta BMKG untuk memberikan early warning kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar risiko bencana susulan dapat diantisipasi dengan lebih baik,” tegasnya.
