- SUARA GERINDRA -

Menyoroti Kinerja Bulog

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Di tengah rencana impor beras satu juta ton oleh pemerintah, sejumlah pihak malah menyoroti kinerja Bulog pimpinan Budi Waseso. Banyak yang mempertanyakan kinerja perusahaan plat merah dalam menyerap gabah hasil panen petani. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI fraksi Partai Gerindra Endang S. Thohari mengaku wajar dengan kinerja Bulog tersebut. Pasalnya, kata dia, Bulog selama ini memang terkendala biaya operasional. “Biaya operasional bulog pinjam dari bank.Dengan suku bunga komersial,” tegas Endang Endang memandang, kinerja Bulog akan semakin bagus jika memang didukung dengan dana operasional yang memadai. “Bagus bila didukung dengan dana operasional yang memadai,” tegas Endang. Endang menekankan, negara harus mampu menjamin ketersedian dan kecukupan hingga keterjangkauan harga pangan. Negara juga harus memenuhi konsumsi serta keamanan mutu dan gizi pangan. Hal ini seusai dengan amanat pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Peran Bulog seharusnya menjadi Badan penyangga dan pengelola Pangan di bawah Presiden langsung dan berperan sebagai BUMN yang melindungi petani kita,” tandas Endang.

Di tengah rencana impor beras satu juta ton oleh pemerintah, sejumlah pihak malah menyoroti kinerja Bulog pimpinan Budi Waseso. Banyak yang mempertanyakan kinerja perusahaan plat merah dalam menyerap gabah hasil panen petani.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI fraksi Partai Gerindra Endang S. Thohari mengaku wajar dengan kinerja Bulog tersebut. Pasalnya, kata dia, Bulog selama ini memang terkendala biaya operasional.

“Biaya operasional bulog pinjam dari bank.Dengan suku bunga komersial,” tegas Endang

Endang memandang, kinerja Bulog akan semakin bagus jika memang didukung dengan dana operasional yang memadai.

“Bagus bila didukung dengan dana operasional yang memadai,” tegas Endang.

Endang menekankan, negara harus mampu menjamin ketersedian dan kecukupan hingga keterjangkauan harga pangan. Negara juga harus memenuhi konsumsi serta keamanan mutu dan gizi pangan.

Hal ini seusai dengan amanat pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Peran Bulog seharusnya menjadi Badan penyangga dan pengelola Pangan di bawah Presiden langsung dan berperan sebagai BUMN yang melindungi petani kita,” tandas Endang.