Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, R. Wulansari alias Mulan Jameela, meminta pemerintah berhati-hati menerapkannya, terutama masalah data keluarga miskin.
Dia menyarankan agar pemerintah belajar dari pencabutan listrik sebagian pelanggan 900 VA pada 2017 lalu. Kebijakan tersebut sempat menimbulkan gejolak karena masih terdapat data bermasalah sehingga banyak konsumen merasa haknya dicabut sepihak.
“Verifikasi data selalu bermasalah, jadi menurut saya harus berhati-hati,” katanya dalam rapat dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM di Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (24/5).
Menurut Mulan, data yang akan digunakan untuk penerapan subsidi LPG 3 kg tertutup yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial sering berbeda dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Belum lagi, kata Mulan, kajian perbaikan desain subsidi LPG 3 kg pemerintah kurang tepat. Alasannya, karena realisasi penyaluran tabung gas melon ini selalu jebol dari kuota yang ditetapkan tiap tahun.
Sebelumnya, Pemerintah berencana menerapkan subsidi LPG 3 kg secara tertutup mulai tahun depan. Tujuannya agar penyalurannya bisa dinikmati masyarakat miskin karena selama ini banyak dibeli dengan mudah oleh orang kaya.
