BANDUNG, FraksiGerindra.id — Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung, pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau kesiapan pengendalian inflasi daerah menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan berlangsung pada 30 Januari hingga 1 Februari 2026 dengan agenda utama pertemuan bersama Bank Indonesia serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat.
Dalam wawancara dengan Parlementaria usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal menyampaikan bahwa rapat tersebut secara khusus membahas perkembangan inflasi, terutama komponen inflasi volatile food yang pada tahun 2025 tercatat masih relatif tinggi di angka 6,2 persen.
“Harapan kita ke depan, untuk tahun 2026, inflasi volatile food bisa berada pada kisaran 3 sampai 5 persen,” ujar Hekal usai pertemuan di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (30/1/2026).
Hekal menjelaskan bahwa tantangan pengendalian inflasi pada awal tahun 2026 tergolong kompleks. Perayaan Tahun Baru Imlek yang berdekatan dengan Bulan Ramadhan dinilai menimbulkan tekanan musiman terhadap harga pangan, terutama pada periode Februari hingga Maret. Selain itu, tingginya curah hujan juga berpotensi mengganggu produksi pangan.
“Kita juga mendapat masukan bahwa untuk Jawa Barat, rantai distribusi masih cukup panjang. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar bisa dipangkas sehingga harga di tingkat konsumen lebih terkendali,” jelasnya.
Selain faktor musiman dan cuaca, Komisi XI DPR RI turut mencermati dampak sejumlah program pemerintah terhadap dinamika inflasi daerah. Menurut Hekal, program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mendorong inflasi secara bertahap, meskipun di sisi lain memberikan manfaat bagi pelaku usaha, petani, dan peternak.
“Kita harus menyikapi ini secara seimbang. Program-program tersebut baik untuk produsen, tetapi di saat yang sama stabilitas inflasi dan keterjangkauan harga bagi masyarakat harus tetap dijaga,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hekal juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja TPID Provinsi Jawa Barat yang dinilai berjalan efektif. Ia menyoroti kuatnya sinergi antardaerah, di mana sekitar 20 kepala wilayah di Jawa Barat secara rutin melakukan koordinasi dan rapat pengendalian inflasi.
“Tahun lalu, kinerja TPID Jawa Barat bahkan menempati peringkat ketiga terbaik secara nasional. Ini tentu capaian yang patut diapresiasi dan dijaga ke depan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hekal menekankan pentingnya pendekatan antisipatif dalam pengendalian inflasi pangan, khususnya terkait implementasi program-program baru seperti MBG yang berdampak pada peningkatan kebutuhan sejumlah komoditas. Ia mencontohkan masih adanya keterbatasan pasokan susu nasional, sementara kebutuhan meningkat seiring kebijakan penyediaan menu susu beberapa kali dalam sepekan.
“Bukan hanya susu, tapi juga telur, ayam, sayuran, dan beras. Kalau ada potensi kekurangan, itu harus segera disampaikan. Jangan sampai kita selalu reaktif, padahal kunci pengendalian inflasi adalah persiapan sejak awal,” tandasnya.
Komisi XI DPR RI juga menyoroti langkah pemerintah dalam menurunkan biaya produksi, salah satunya melalui penerbitan peraturan presiden yang berhasil menekan harga pupuk hingga sekitar 20 persen. Kebijakan tersebut dinilai membantu petani sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan. Menurut Hekal, peran TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan sangat strategis dalam mengidentifikasi potensi gejolak harga sejak dini.
Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar bagi DPR RI bersama pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif ke depan.
“Semua masukan ini akan kami tindak lanjuti dalam bentuk kebijakan, agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.
