JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti perlunya perbaikan budaya kerja dan budaya pelaporan di PT PLN (Persero), khususnya terkait validasi data pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra. Penegasan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta jajaran dan subholding, Rabu (21/1/2026).
Kawendra menegaskan bahwa PLN tidak boleh menyampaikan laporan tanpa data yang akurat karena berpotensi merusak citra pemerintah pusat. Ia mengingatkan agar budaya kerja yang berorientasi sekadar menyenangkan atasan segera ditinggalkan.
“Budaya kerjanya ini diperbaiki. Jangan asal bos senang jadi ngerusak citra pemerintah pusat. Kedepannya saya harap validasi data. Jangan asal bunyi. Jangan asal menyampaikan. Saya nggak mau Presiden Prabowo mendapatkan impact yang tidak positif karena data yang tidak valid,” tegas Kawendra.
Di sisi lain, Kawendra tetap memberikan apresiasi kepada jajaran PLN di lapangan yang dinilainya telah bekerja keras selama proses pemulihan bencana.
“Terima kasih sudah bekerja luar biasa pasukan-pasukan PLN di lapangan selama pemulihan bencana. Kita bisa melihat nyata apa yang menjadi kerja-kerja PLN. Kita apresiasi dengan semua itu,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai tantangan ke depan tidak hanya terletak pada kecepatan respons saat bencana terjadi, melainkan juga pada kesiapsiagaan dan mitigasi sistem kelistrikan. Kawendra mengingatkan bahwa Indonesia merupakan wilayah rawan bencana dan berpotensi menghadapi siklus cuaca ekstrem, sehingga infrastruktur PLN harus dibangun lebih tangguh.
“Kita berharap semua infrastruktur PLN ini resilient (tangguh). Jangan sekedar reaktif dan responsif. Tapi harus mitigatif juga,” katanya.
Sebagai contoh, Kawendra menyinggung kondisi di daerah pemilihannya, Lumajang, yang kerap terdampak banjir lahar Gunung Semeru. Menurutnya, pemulihan cepat memang penting, tetapi langkah mitigasi harus disiapkan sejak awal untuk meminimalkan kerusakan.
“Di Dapil kami, di Lumajang itu sama. Kita juga punya siklus banjir lahar Gunung Semeru. Itu ada beberapa infrastruktur yang rusak, bagaimana pemulihan cepatnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita ada mitigasi-mitigasinya,” ujarnya.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Kawendra mendorong PLN agar memiliki dashboard bencana yang diperbarui dan dipantau secara berkala, sehingga pelaporan dan pemetaan kondisi lapangan dapat dilakukan secara terukur dan akurat.
“Dan saya sarankan PLN ini karena infrastrukturnya paling dibutuhkan masyarakat, PLN harus punya dashboard bencana. Dicek semua berkala. Masa kita masih modal banyak banget negara ini kebuat PLN, nggak bisa bikin dashboard bencana,” tegasnya.
Terkait validitas data pemulihan, Kawendra mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi langsung dengan Dirut PLN di Aceh dan menemukan perbedaan antara laporan yang disampaikan dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan masih adanya budaya kerja yang perlu dibenahi agar pelaporan tidak sekadar bersifat formalitas.
“Dan masih ada kebiasaan. Budayanya adalah asal bos senang. Tolong saya ingin data-datanya ini valid,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Kawendra berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum pembenahan internal PLN, baik dari sisi budaya kerja maupun sistem pelaporan.
“Mohon Pak Dirut, budaya kerjanya diperbaiki. Saya harap ini eranya Pak Prabowo. Ini eranya kita benah-benah. Saya ingin budaya kerjanya diperbaiki. Budaya pelaporannya dibenahi,” pungkas Kawendra.
