NUSA DUA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi XI DPR RI, I Dewa Gde Agung Widiarsana, menyampaikan apresiasi atas kesiapan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik yang bersubsidi (PSO) maupun non-subsidi (Non-PSO)
DENPASAR, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menegaskan bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat konektivitas nasional sebagai badan usaha milik negara
fraksigerindra.id, Indragiri Hilir – Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Rohid, B.A., menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Teluk
BALI, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi VI DPR RI, Unru Baso, meminta Kementerian Perdagangan segera merumuskan langkah konkret untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025.
Fraksigerindra.id - Pekanbaru, 8 Desember 2025 — Muhammad Rahul, Kapoksi (Ketua Kelompok Fraksi) Partai Gerindra di Komisi III DPR RI yang juga Anggota MPR RI, melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar
TANGSEL, Fraksigerindra.id - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Tangerang Selatan, Banten, Rabu
PARIAMAN, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengunjungi Kota Pariaman untuk menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak bencana, hari ini. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian
KARAWANG, FraksiGerindra.id -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Drg. Putih Sari, kembali melakukan kegiatan bersama masyarakat melalui Sosialisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Rujukan di Karawang, Kamis
PANGKAL PINANG, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, S.H., menyerahkan empat unit mesin kapal berkapasitas lima gross ton (GT) kepada Kelompok Nelayan Matakail di Rumah Susun Sederhana Sewa
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) harus diarahkan untuk menghindari perbedaan terkait posisi