BANDUNG, Fraksigerindra.id - Komisi XIII DPR RI menegaskan pentingnya penguatan layanan hukum berbasis digital di daerah sebagai langkah strategis menghadapi dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Hal ini disampaikan
BANTEN, Fraksigerindra.id -- Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Grup 1 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Kota Serang, Banten, Kamis (6/11/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kesiapan
JAKARTA, Fraksigerindra.id — Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M berjalan lebih baik, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah Indonesia. Komitmen
MEDAN, Fraksigerindra.id — Kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI) ke-26 yang digelar pada Sabtu (1/11/2025) pukul 16.00 WIB di Kota Medan menghadirkan dua narasumber utama: H.M. Husni, S.E., M.M., Kapoksi Gerindra
MAKASSAR, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra, Ir. H. La Tinro La Tunrung, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Komisi V DPR RI menjajal langsung Jalan Tol Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang bergelombang atau bumping di sejumlah titik.
JEMBER, Fraksigerindra.id — Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menggelar seminar bertajuk “Kewirausahaan Berbasis Pesantren: Menghidupkan Ekonomi Umat dari Desa ke Pasar
JEMBER, Fraksigerindra.id —Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan komitmennya memperjuangkan keadilan bagi guru madrasah swasta yang telah lulus seleksi passing grade Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Baleg DPR RI, Melati, menekankan pentingnya kejelasan aturan dalam pengawasan keuangan haji. Menurut Melati, Pasal 46 Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) mengatur bahwa keuangan











