JAKARTA, Fraksigerindra.id - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, H. Kamrussamad, Ph.D, menanggapi semakin kuatnya wacana redenominasi rupiah yang mencuat di ruang publik. Ia menegaskan bahwa rute legislasi untuk
DENPASAR, FraksiGeridra.id - Kapoksi Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menilai PT Pertamina telah memiliki kesiapan yang cukup matang dalam menghadapi kebutuhan ketahanan BBM menjelang libur panjang Natal dan Tahun
CIANJUR, FraksiGerindra.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc., mendorong penguatan tata kelola serta mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kegiatan
JAKARTA, FraksiGerindra.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. Ramson Siagian, melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, beserta jajaran Kementerian ESDM
SEMARANG, FraksiGerindra.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai praktik overclaim dalam promosi produk dan jasa semakin marak dan mengkhawatirkan, terutama di era digital. Ia menyoroti banyaknya konsumen
MAKASSAR, FraksiGerindra.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menekankan urgensi penerapan sistem pembagian hasil pengelolaan hutan yang lebih adil antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Menurutnya,
JAKARTA, Fraksigerindra.id - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus penculikan terhadap seorang balita bernama Bilqis (4) di Kota Makassar. Empat pelaku berhasil ditangkap dalam waktu singkat oleh tim
KEPRI, Fraksigerindra.id -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI H. Ahmad Muzani menerima gelar kebesaran adat Melayu Dato Seri Diwangsa Wira Perdana, dalam upacara adat yang berlangsung khidmat di Provinsi
JAKARTA, Fraksigerindra.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI), serta
JAKARTA, Fraksigerindra.id -- Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, menilai pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu ditangani secara bersama oleh DPR, pemerintah, dan BPJS