JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, menyoroti masih tingginya disparitas upah minimum antarwilayah di Pulau Jawa dalam pembahasan wacana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026.
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Menanggapi kondisi pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Komisi VIII DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
BALIKPAPAN, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, agar tidak ragu memberhentikan pegawai Pertamina yang tidak bekerja untuk
BANJARBARU, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa kagum dan haru atas capaian para siswa Sekolah Rakyat. Ia menilai, dalam kurun waktu yang relatif singkat, program Sekolah Rakyat
BANJARBARU, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia paling lambat pada 2029. Ia menyampaikan bahwa pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi faktor
BANJARBARU, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tanpa diiringi dengan upaya nyata untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan
BANJARBARU, FraksiGerindra.id -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029 sebagai upaya memperluas akses pendidikan gratis dan layak bagi anak-anak dari keluarga tidak
BANJARBARU, FraksiGerindra.id -- Pada Senin (12/1/2026), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu
JAKARTA, FraksiGerindra.id -- Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa reformasi hukum pidana melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru
BANDA ACEH, FraksiGerindra.id -- Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkap empat persoalan utama dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra. Temuan tersebut merupakan hasil rangkaian koordinasi dan peninjauan lapangan