Berita Parlemen

DPR RI Percepat Revisi UU Perlindungan Anak untuk Atasi Perundungan

2a4a135c 80ad 4b45 bae9 a2f23defbcd2 1

JAKARTA, Fraksigerindra.id — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan mempercepat revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak guna memperkuat penanganan kasus perundungan terhadap anak. Langkah ini menyusul meningkatnya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, ruang publik, hingga dunia digital.

Dasco menegaskan, kedua undang-undang tersebut perlu segera dibenahi agar perlindungan terhadap anak semakin optimal dan penanganan kasus perundungan dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Kami akan mendorong diproses segera dan secepatnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem pidana peradilan anak,” kata Dasco dalam acara peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembahasan revisi undang-undang tersebut. Masukan dari berbagai pihak, termasuk sekolah, organisasi siswa, keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak, dinilai penting agar regulasi yang disusun mampu menjawab persoalan perundungan secara menyeluruh.

“Dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik dan kita harapkan semua misalnya pihak sekolah, pihak OSIS, keluarga korban kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak itu kemudian memberi masukan yang komprehensif kepada badan legislasi,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Dasco menyoroti perundungan yang kini tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga melalui ruang digital. Menurutnya, korban masih dapat mengalami penghinaan dan tekanan di media sosial meskipun telah berada di luar lingkungan sekolah.

Ia mengingatkan, perundungan tidak boleh dipandang sebagai kenakalan anak semata karena dampaknya dapat mengganggu kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, kepentingan dan martabat anak harus menjadi prioritas dalam penanganan setiap kasus, bukan justru dikorbankan demi menjaga citra sekolah, keluarga, maupun lembaga.

“Jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” kata Dasco.

Show Comments (0)
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *