JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw, mendorong platform digital untuk mengadopsi teknologi audio fingerprint sebagai sistem identifikasi dan pelacakan penggunaan karya musik. Penerapan teknologi tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan hak cipta sekaligus memastikan para pencipta lagu menerima royalti berdasarkan data penggunaan karya yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Melly dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Microsoft terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Melly mengungkapkan pengalamannya sebagai pencipta lagu yang menghadapi persoalan penggunaan karya tanpa izin di berbagai platform digital. Ia menyebut hampir 50 persen karya musiknya mengalami penyalahgunaan (abuse) di sejumlah platform, termasuk TikTok, Meta, dan Shopee.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem pengawasan dan pendataan penggunaan karya musik di ruang digital. Keterbatasan data yang tersedia dinilai menyulitkan pencipta untuk mengetahui seberapa luas karya mereka digunakan sekaligus memastikan kesesuaian pembayaran royalti.
“Sampai sekarang saya mendapatkan royalti dari TikTok dan Meta itu flat karena mereka tidak bisa memberikan data yang akurat, yang akuntabel, sejauh mana pemakaiannya. Dan kalau saya komplain atau melaporkan sesuatu yang dilakukan pelanggaran terhadap karya saya, dari pelaporan segala macam itu abai, tidak ada sanksi segala macam,” ungkap Melly dalam rapat tersebut.
Selain persoalan transparansi royalti, Melly juga menyoroti belum optimalnya mekanisme penanganan laporan pelanggaran hak cipta pada platform digital. Ia menilai pengaduan yang disampaikan pencipta belum selalu mendapatkan tindak lanjut yang memadai, termasuk dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
Melly turut menyinggung praktik pengunggahan ulang konten yang sebelumnya telah dihapus atau diturunkan (takedown) karena melanggar hak cipta. Menurutnya, persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran secara berulang.
Berkaitan dengan hal itu, Melly meminta agar revisi UU Hak Cipta juga mempertimbangkan penguatan mekanisme penegakan hukum, termasuk kemungkinan penerapan delik umum. Langkah tersebut dinilai perlu dikaji agar penanganan pelanggaran hak cipta tidak hanya bergantung pada laporan atau pengaduan dari pencipta maupun pemegang hak cipta.
Lebih lanjut, Melly secara khusus mendorong idEA untuk memastikan platform digital yang tergabung dalam asosiasi tersebut memiliki teknologi audio fingerprint. Teknologi ini memungkinkan identifikasi karakteristik unik dari suatu rekaman musik sehingga penggunaan karya dapat dideteksi dan dilacak secara lebih akurat.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi penggunaan karya sekaligus mendukung perhitungan dan pendistribusian royalti berdasarkan data yang objektif dan terukur.
Melly menegaskan bahwa pembenahan tata kelola hak cipta di Indonesia tidak seharusnya hanya berfokus pada perdebatan mengenai lembaga atau pihak yang berwenang memungut dan mendistribusikan royalti. Ia menilai hal yang tidak kalah penting adalah membangun sistem yang mampu mengidentifikasi penggunaan karya, kepemilikan hak cipta, serta pihak yang berhak menerima pembayaran.
“Saya tidak ingin Indonesia ini hanya menjadi negara yang sibuk memperdebatkan siapa yang berhak menarik pembagian-pembagian royalti, tetapi kita harus menjadi negara yang mampu membangun sistem untuk mengetahui secara objektif siapa yang menggunakan karya, karya siapa yang digunakan, dan siapa yang harus dibayar,” tegas Melly.
Ia berharap pembahasan RUU Hak Cipta dapat menghasilkan pengaturan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola pemanfaatan karya musik di era digital. Dengan demikian, regulasi yang disusun tidak hanya memperkuat kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga mendorong tanggung jawab platform digital dalam menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual.
Melly kembali mengingatkan bahwa ketersediaan teknologi pendeteksi penggunaan musik seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada para pencipta. Menurutnya, pencipta tidak semestinya terus dibebani tanggung jawab untuk menemukan dan melaporkan sendiri setiap dugaan pelanggaran terhadap karya mereka.
“Jangan sampai pencipta yang terus-menerus harus berjuang mencari haknya sendiri sementara teknologi untuk mendeteksi penggunaan karyanya sebenarnya sudah tersedia tapi tidak ingin digunakan oleh platform-platform tertentu,” pungkas Melly.
