SIGI, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Longki Djanggola, melakukan kunjungan pengawasan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SMP) 22 Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (22/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan menyentuh masyarakat yang berhak menerima manfaat.
Dalam kunjungannya, Longki melihat secara langsung kegiatan pembelajaran serta kondisi para siswa yang saat ini masih menempati fasilitas sementara di Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kementerian Sosial.
Para siswa nantinya akan mengikuti kegiatan pendidikan di kompleks Sekolah Rakyat permanen yang tengah dibangun di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi.
Longki menegaskan, pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai anggota DPR RI sekaligus kader Partai Gerindra. Menurutnya, program-program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto harus dipastikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Ini merupakan tugas dan kewajiban kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus sebagai kader Gerindra. Kami harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang memang layak menerimanya,” ujar Longki.
Menurut Longki, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi sekaligus memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Program Asta Cita Bapak Presiden harus betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai masih ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Dengan adanya Sekolah Rakyat, kita berharap tidak ada lagi alasan anak tidak bisa sekolah karena tidak mampu,” tegasnya.
Longki menilai keberadaan Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dalam memperoleh pendidikan.
Karena itu, pelaksanaan program tersebut perlu terus dikawal, baik dari sisi pembangunan fasilitas, penerimaan peserta didik, kualitas pembelajaran, maupun ketersediaan tenaga pendidik.
Wakil Kepala Sekolah Rakyat Sigi, Azizah Nur Isnaeni, menjelaskan kompleks Sekolah Rakyat permanen yang tengah dipersiapkan di Desa Pombewe ditargetkan mampu menampung hingga 2.000 siswa.
Peserta didik nantinya berasal dari tiga jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Saat ini, proses rekrutmen peserta didik untuk ketiga jenjang tersebut masih berlangsung.
Azizah berharap pembangunan fasilitas permanen dapat segera diselesaikan sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
“Target Sekolah Rakyat di Kabupaten Sigi, khususnya di Desa Pombewe, sebanyak 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Kami berharap pembangunan sekolah permanen dapat segera selesai. Program ini sangat membantu dan kami melihat Sekolah Rakyat dapat mengurangi angka anak putus sekolah,” jelas Azizah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang dinilai memberikan kesempatan lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap memperoleh pendidikan.
Selain melihat kegiatan pembelajaran, Longki turut menerima sejumlah aspirasi terkait kebutuhan Sekolah Rakyat Sigi. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik untuk sejumlah mata pelajaran.
Sekolah Rakyat Sigi saat ini masih membutuhkan tambahan guru, di antaranya untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Nasrani, Pendidikan Agama Islam, serta Seni Budaya.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Longki menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar persoalan kekurangan tenaga pendidik dapat segera dicarikan solusi.
Koordinasi akan dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi maupun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menurut Longki, keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak dapat hanya dilihat dari tersedianya gedung sekolah maupun jumlah peserta didik yang dapat ditampung. Ketersediaan tenaga pendidik yang memadai dan berkualitas juga menjadi unsur penting dalam memastikan proses pembelajaran berjalan optimal.
Karena itu, ia menilai pembangunan fasilitas pendidikan harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan guru serta berbagai sarana pendukung pembelajaran lainnya.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah di daerah, khususnya program yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Longki berharap Sekolah Rakyat di Kabupaten Sigi dapat berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan angka putus sekolah serta memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap tahapan program dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu benar-benar menjadi penerima manfaat utama.
Dengan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga pendidik yang cukup, serta pengawasan yang berkelanjutan, Longki berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena keterbatasan ekonomi.
