JAKARTA, FraksiGerindra.id — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) agar menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027. Banggar menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan program yang terukur dan tepat sasaran.
Kapoksi Gerindra Banggar DPR RI, Kamrussamad, menjelaskan bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada kementerian koordinator ditujukan untuk mengawal pelaksanaan program prioritas nasional yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga teknis. Karena itu, setiap Kemenko diminta menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) yang jelas dan terukur sebagai instrumen pengawasan kinerja.
“Kita berharap bahwa penggunaan APBN bisa sesuai dengan nomenklatur yang sudah ditargetkan, karena itu DPR selalu (meminta) setiap kementerian dan lembaga menyiapkan KPI, Key Performance Indicator, IKU, Indikator Kinerja Utama, setiap program yang dicanangkan,” ujar Kamrussamad usai mengikuti Rapat Kerja Banggar DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pengelolaan APBN harus dilakukan secara bertanggung jawab karena seluruh anggaran yang digunakan berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak. Oleh sebab itu, proses perencanaan hingga implementasi program harus mendapat pengawasan yang ketat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“APBN ini adalah dana pajak yang dipungut dari masyarakat Indonesia dan harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan nasional. Supaya tepat sasaran, maka kita harus awasi, kita harus kawal, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi,” tandasnya.
Komitmen penguatan akuntabilitas tersebut mendapat respons positif dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan kesiapan jajarannya untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program melalui monitoring dan evaluasi langsung di lapangan.
AHY menegaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami justru lebih banyak melakukan perjalanan ke lapangan untuk memastikan secara langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi,” kata AHY.
