JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Endipat Wijaya, menegaskan pentingnya keterlibatan asosiasi pelaku usaha dalam meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), dan APMIKINDO.
“Hari ini BAKN melakukan RDPU dengan KADIN, HIPMI, dan asosiasi UMKM. Kami ingin mencari solusi yang terbaik untuk KUR di Indonesia ini, baik mulai dari penerima KUR maupun tata cara nantinya menjalankan KUR,” ujar Endipat saat diwawancarai di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Endipat, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai puluhan juta, UMKM menjadi salah satu pilar utama yang menopang aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Dalam forum tersebut, BAKN turut membahas peran asosiasi dalam mendukung keberhasilan program KUR. Endipat menilai asosiasi memiliki jaringan yang luas dan mampu menjangkau pelaku usaha hingga tingkat akar rumput, sehingga dapat membantu pemerintah dalam proses penyaluran maupun pendampingan penerima KUR.
“Kita perlu asosiasi ini untuk membantu pihak Pemerintah dan juga membantu calon penerima KUR sehingga mereka bisa menjalankan dengan baik karena kita tahu asosiasi ini punya tangan sampai ke bawah untuk menjangkau kawan-kawan yang menjalankan KUR,” jelasnya.
Selain mendukung proses penyaluran, asosiasi juga dinilai memiliki peran penting dalam pembinaan pasca-penerimaan KUR. Salah satu masukan yang mengemuka dalam RDPU tersebut adalah perlunya dukungan pasar yang lebih kuat bagi produk-produk UMKM.
“Tadi ada masukan bagaimana UMKM ini dapat memperoleh kepastian pembeli. Karena itu ada usulan agar BUMN ataupun usaha-usaha besar dapat terlibat dalam membeli produk-produk dari penerima KUR. Ini akan mendorong Pemerintah bukan hanya memberikan KUR, tetapi juga membantu membeli hasil usaha teman-teman UMKM,” katanya.
Endipat menambahkan bahwa penguatan model bisnis dan pendampingan usaha juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan usaha para penerima KUR. Menurutnya, pelaku UMKM memerlukan arahan dan pembinaan yang jelas agar mampu berkembang dan naik kelas.
“Perlu diberikan guideline, perlu diberikan pembinaan sehingga bisnisnya bisa berjalan kontinu. Dengan begitu usaha yang dijalankan tidak hanya berjalan seperti biasa, tetapi bisa berkembang dari mikro ke menengah, dan dari menengah menjadi lebih besar,” tuturnya.
Terkait distribusi KUR yang kerap dinilai lebih banyak terserap di Pulau Jawa, Endipat menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Namun demikian, ia meyakini manfaat program KUR telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
“Karena memang penduduk Pulau Jawa lebih besar, sehingga terlihat seolah-olah berfokus di Jawa tapi kami meyakini penyaluran KUR ini juga tersebar di seluruh Republik Indonesia,” ungkapnya.
Menutup keterangannya, Endipat berharap UMKM Indonesia dapat terus tumbuh dengan dukungan pemerintah, asosiasi, dan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kami berharap UMKM terus maju di Indonesia, dibantu oleh Pemerintah dan asosiasi. Pemerintah juga dapat memberikan perlindungan, intervensi, dan proteksi sehingga usaha yang masih kecil dan super mikro dapat berkembang menjadi mikro, menengah, hingga usaha yang lebih besar,” pungkasnya.
