SIDOARJO, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, melakukan kunjungan kerja reses ke Komplek Pergudangan Banjarkemantren Kanca Surabaya di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (5/5/2026), guna meninjau langsung ketersediaan dan kondisi stok beras sebagai cadangan pangan pemerintah.
Dalam peninjauan tersebut, diketahui Jawa Timur memiliki jaringan penyimpanan pangan yang kuat dengan 31 unit gudang beras di wilayah Sidoarjo dan 13 kantor cabang yang mengelola total 223 gudang di berbagai daerah di Jawa Timur. Komplek pergudangan tersebut berfungsi sebagai pusat penyimpanan sekaligus titik distribusi utama cadangan pangan pemerintah.
Berdasarkan data di lapangan, stok beras yang tersedia dalam kondisi aman dan terjaga kualitasnya. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Timur hingga 18 bulan ke depan.
Selain memenuhi kebutuhan daerah, Bulog Jawa Timur juga disebut mampu mendistribusikan beras ke 16 provinsi lain di Indonesia. Kondisi tersebut menegaskan posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan tingkat surplus yang tinggi.
Ahmad Dhani menyampaikan apresiasi atas capaian swasembada pangan nasional yang dinilai mulai menunjukkan hasil nyata di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Sejak tahun 2025, Indonesia resmi tidak lagi melakukan impor beras. Ini merupakan langkah besar sejarah kemandirian pangan kita setelah bertahun-tahun bergantung pada pasokan luar negeri,” ujar Ahmad Dhani usai meninjau gudang.
Selain memastikan ketersediaan stok pangan, kunjungan tersebut juga menyoroti kebijakan perlindungan harga gabah bagi petani. Ahmad Dhani menegaskan kebijakan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram harus diterapkan secara konsisten guna menjaga kesejahteraan petani.
“Kebijakan harga Rp6.500 per kilogram ini wajib dilindungi. Hak dan kesejahteraan petani adalah prioritas agar mereka tetap semangat menjaga produktivitas pertanian,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perum Bulog, dan para petani terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta ketersediaan pangan nasional.
