KUBU RAYA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, mendorong Pemerintah Daerah Kalimantan Barat bersama seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menghadapi potensi krisis air bersih akibat fenomena El Nino.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi berlangsung hingga awal November 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui langkah konkret agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama periode kemarau.
“Dengan situasi El Nino saat ini, di mana kemarau menurut perkiraan BMKG bisa terjadi sampai awal November, kita mengimbau pemerintah daerah untuk mencarikan solusi-solusi untuk masyarakat,” ujar Yuliansyah di sela agenda kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Senin (24/8/2026).
Menurut Yuliansyah, penanganan dampak kemarau dan potensi krisis air bersih membutuhkan keterlibatan serta kolaborasi lintas instansi. Pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait perlu mengambil langkah terpadu untuk memastikan masyarakat yang terdampak tetap memperoleh akses terhadap air bersih.
Dari sisi teknis meteorologi, BMKG telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau penyemaian hujan buatan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Namun, pelaksanaan OMC memiliki keterbatasan karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, khususnya ketersediaan benih-benih awan yang dapat disemai.
“BMKG sudah melakukan OMC, tapi itu juga tergantung benih-benih awan yang ada. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalbar bersama stakeholder terkait untuk membantu warga yang terdampak kekurangan air bersih,” jelasnya.
Yuliansyah menilai upaya penanganan tidak dapat hanya mengandalkan intervensi untuk mendatangkan hujan, tetapi juga harus dibarengi dengan langkah penyediaan sumber air alternatif bagi masyarakat. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi V DPR RI menyatakan akan terus mengawal langkah pemerintah dalam menangani dampak kemarau panjang di Kalimantan Barat. Dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan berbagai program penanganan dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam menangani berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kondisi kemarau panjang. Salah satu bentuk intervensi yang disiapkan adalah membantu masyarakat melalui program penyediaan sumur bor.
“Kita pasti bersinergi dengan pemerintah daerah bagaimana untuk mengatasi dampak ini. Salah satunya BMKG yang melakukan OMC, kemudian kita membantu masyarakat yang terdampak melalui program penyediaan sumur bor,” pungkasnya.
