YOGYAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sejumlah program yang berpihak kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Program tersebut mencakup pembangunan pabrik pakan sederhana, perluasan subsidi asuransi nelayan, hingga kebijakan jaminan harga ikan di tingkat pembudidaya.
Hal tersebut disampaikan Endang dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan bertema Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan di Yogyakarta, Jumat malam, (10/7/2026).
Dalam forum tersebut, Endang mengusulkan agar koperasi nelayan mendapatkan dukungan berupa pembangunan pabrik pakan sederhana. Menurutnya, limbah hasil perikanan masih dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi apabila diolah menjadi bahan pakan.
“Dengan adanya koperasi nelayan ini sebaiknya ada pabrik pakan yang sederhana. Karena sebetulnya sisa-sisa dari ikan yang dijual itu banyak yang bisa dimanfaatkan untuk pakan, ditambah dengan jagung dan potensi lokal yang lain,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain penguatan koperasi dan pakan, Endang juga menilai perlindungan bagi nelayan perlu ditingkatkan melalui perluasan subsidi asuransi. Ia menyebut, hingga saat ini asuransi bagi nelayan belum sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
“Asuransi kita ini untuk nelayan belum sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah,” katanya.
Dalam mendukung agenda swasembada pangan, Endang turut mendorong penerapan diversifikasi pangan melalui integrasi budidaya ikan di kawasan persawahan. Ia menilai pemanfaatan saluran irigasi kecil untuk budidaya ikan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani.
“Di tempat penanaman padi, ada semacam irigasi kecil yang ditanami ikan. Itu penting karena bisa menambah income dari para petani kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Endang meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan ikan hias. Ia menyebut Bogor sebagai salah satu sentra ikan hias nasional yang memiliki potensi ekspor ke Jepang dan Eropa, namun hingga kini belum memperoleh dukungan optimal, terutama dalam penyediaan bibit dan akses informasi pasar.
Di sisi lain, Endang juga menyoroti persoalan yang dihadapi pembudidaya ikan nila di Kota Bogor. Menurutnya, para pembudidaya masih menghadapi kendala harga jual dan pembibitan yang belum mendapat dukungan memadai dari pemerintah.
Ia menjelaskan, harga ikan nila di tingkat petambak hanya berkisar Rp18 ribu per kilogram. Padahal, harga komoditas tersebut di restoran dapat mencapai Rp85 ribu per kilogram.
Menurut Endang, kesenjangan harga tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membuka pasar yang sangat besar bagi hasil budidaya ikan, termasuk ikan nila, sehingga kebijakan jaminan harga dan penguatan ekosistem budidaya perlu dipersiapkan dengan baik.
