JAKARTA, Fraksigerindra.id — DPR RI menyatakan dukungan terhadap upaya penguatan pengawasan laut Indonesia melalui penambahan anggaran bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tambahan anggaran tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Spanyol.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sumail Abdullah, menilai langkah ini sebagai momentum penting untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan nasional. Ia menegaskan bahwa setiap dana yang dialokasikan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Tentu setiap rupiah anggaran yang kita tempatkan di Kementerian itu harus kita gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dan tentu kita akan melakukan fungsi pengawasan dengan ketat,” ujar Sumail, seperti dikutip dalam video yang tayangkan di Akun Instagram Parlemen, Sabtu (8/11/2025).
Menurutnya, tambahan anggaran ini menjadi energi baru bagi KKP untuk memperkuat sistem pengawasan laut, terutama dalam menekan praktik illegal fishing yang selama ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp16 triliun per tahun.
“Ini adalah energi baru bagi Kementerian Kelautan dalam rangka melakukan pengawasan kelautan kita, kaitannya dengan illegal fishing yang berpotensi merugikan negara sebesar 16 triliun,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sumail menekankan pentingnya sinergi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Ia berharap pengadaan kapal pengawas dapat diatur secara efisien dan terkoordinasi.
“Kita berharap bahwa kapal-kapal yang ada itu tidak overlap dengan penjaga-penjaga laut yang lain, kaitannya dengan pengadaan kapal yang akan melakukan pengawasan di perairan-perairan kita,” tuturnya.
Selain menambah armada kapal, KKP juga akan memperkuat pengawasan dengan penggunaan teknologi modern, seperti drone dan perangkat deteksi bawah laut. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemantauan wilayah laut Indonesia.
“Selain kapal, juga ada drone dan perangkat teknologi yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi hal-hal yang ada dalam perairan laut Indonesia,” tambahnya.
Dengan adanya dukungan anggaran tambahan ini, DPR berharap pengawasan kelautan dapat berjalan lebih optimal, praktik penangkapan ikan ilegal dapat ditekan, dan potensi kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dapat diminimalkan.
