Sutan Adil Hendra Minta Pemerintah Kaji Efektivitas Program Perluas Kesempatan Kerja

Sutan Adil Hendra Minta Pemerintah Kaji Efektivitas Program Perluas Kesempatan Kerja

JAMBI, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Ketenagakerjaan Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) meminta pemerintah perlu mengkaji efektivitas program perluasan kesempatan kerja terhadap pengurangan angka pengangguran.

Pernyataan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan (24/8) secara virtual di Jambi kemarin.

“Selama inikan kita selalu bicara program perluasan kesempatan kerja, tapi saya lihat efektivitasnya belum begitu tampak dalam mengurangi pengganguran, kita butuh program yang tepat yang sesuai dengan situasi pandemi dan karakteristik masyarakat Indonesia,” ungkap Bapak Beasiswa Jambi tersebut.

Pernyataan SAH ini mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021.

Jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang. Kendati, angka pengangguran tersebut menurun dibandingkan 10,44% dibandingkan pada Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang.

“Mengacu data BPS Februari 2021 kemarin, jumlah penganguran malah meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya, artinya ada masalah yang harus kita evaluasi, salah satunya tentang efektivitas program, sejauh mana kecocokan program dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Selama ini menurut doktor ekonomi ini perluasan kesempatan kerja hanya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan padat karya, melakukan peningkatan infrastruktur, melakukan kegiatan PKM (pelatihan kepada masyarakat), kemudian TTG (teknologi tepat guna) dan kegiatan lain yang kurang efektif menekan angka pengangguran selama masa pandemi.

Sehingga menurutnya dalam masa pandemi saat dunia usaha menjadi kurang berdaya, selain melatih calon tenaga kerja, pemerintah perlu mendorong agar bisa menjadi wirausahawan.

Termasuk dalam hal mengembangkan kewirausahaan ini Kemenaker, dituntut terus mengembangkan kompetensi terutama yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, baik BLK pemerintah pusat maupun daerah.

“Saya pikir ke depan program pengurangan pengangguran harus berbasis kewirausahaan, sehingga menjawab kebutuhan sekaligus link and match dengan pelatihan kompetensi yang kita lakukan,” pungkasnya.

Bagikan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

Berikan Komentar

Tinggalkan komentar

BERITA TERBARU

BERITA TERKAIT